MARITIM SEBAGAI MATA AIR BANGSA YANG BELUM MENGALIR
Menilik buku-buku sejarah, dari barat, timur dan lainnya, tercantum jelas bahwa salah satu hal strategis yang harus dimiliki suatu bangsa ketika berdiri adalah menguasai sektor maritim.Tidak main-main sektor maritim dijadikan dasar untuk menilai kesejahteraan suatu bangsa. Terbukti para pemegang peradaban mampu memberi dampak besar karena lebih dulu menguasai sektor maritim. Bahkan ketika masa perang dunia ke-2 terkenal dengan garis hidup imperialis yaitu bentangan dari Gibraltar, Malta, Siprus, Terusan Suez, Aden, Socotra, Calcuta, Srilangka, Singapura hingga Hongkong. (Api Sejarah Jilid 1:248)
"Kuasailah Lautan Maka Engkau Akan Menguasai Dunia"
Dan juga tidak bisa dipungkiri Islam mampu memegang peradaban dunia selama berabad-abad karena Islam pada saat itu mampu dan handal dalam memegang sektor maritim sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 14 :"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".Intinya agar manusia berusaha untuk menjemput karunia dariNya dan yang perlu di garis bawahi adalah lautan yang sudah ditaklukan agar kita dengan mudah mengambil riski yang telah disediakan olehNya .Indonesia dengan negara terstrategis di sektor maritim seharusnya mampu memegang peradaban dunia yang saat ini sedang kacau balau, dikarenakan negeri ini merupakan negeri yang 2/3 wilayahnya adalah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai sejauh 81.000 km. Kondisi inilah yang bisa dikatakan sebagai Mata Air Bangsa yang akan mampu menyejahterakan bangsa ini. Tentu dengan syarat, yaitu negeri ini harus mampu dan ahli dalam menguasai sektor maritim ini yang kenyataannya pada hari ini "Mata Air Bangsa " itu belum juga meengalir.
Terbukti dengan masih adanya Illegal Fishing yang menandakan negeri kita belum mampu menjangkau keamanan seluruh wilayahnya sehinggaa kedaulatan kita dipermainkan, menandakan minimnya armada militer laut kita atau kurang tegasnya hukum kita bahkan mungkin tidak adanya integritas dalam aparatur yang diamanahi untuk mengelola sektor maritim ini sehingga bangsa ini "kecolongan" 300 trilyun rupiah atau 25% dari potensi perikanannya.
Namun perlu diacungi jempol karena apa yang dilaporkan oleh media pengelolaan sektor ini menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, entah itu pencitraan atau kenyataan yang jelas media kita berkata demikian, semoga saja memang benar.Walaupun ada beberapa kebijakan kontroversial mengenai mengimpor daging ikan yang membuat sekali lagi kita seakan menurunkan derajat bangsa ini kelevel yang lebih rendah, karena secara tidak langsung kebijakan tersebut menyatakan bangsa ini tidak mampu mengelola dengan baik sektor maritimnya.
Kebijakan tersebut juga merupakan hal wajar karena tingkat kesejahteraan nelayan kita yang masih sangat minim, tercermin dari data Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 didapat bahwa rata-rata pendapatan nelayan pertahun sekitar 28 juta atau sekitar 2.3 juta rupiah perbulan, padahal mereka tinggal dibibir surga. Sensus ini juga masih sekedar peninjauan dari aspek ekonomi nelayan belum hal lainnya.
Memang tidak bisa disalahkan jika melihat luasnya negeri ini, negeri yang katanya merupakan negeri Atlantis yang hilang atau serpihan surga yang jatuh ke bumi.Luasnya negeri tidak juga memuaskan hati para pejabat tinggi sehingga reklamasi pun jadi jalan aksi untuk mendulang reaksi kepuasan, padahal tanpa disadari hal ini merugikan orang banyak dan memguntungkan segelintir orang saja, nelayan pun juga terkena imbasnya jadi tidak heran sektor maritim kita hari ini seperti ini.
Presiden kita hari ini pun tidak tinggal diam melihat sektor ini mubazir sana-sini, dengan ide cerdasnya beliau memunculkan gagasan "TOL" Laut yang merupakan pembuktian penguasaan sektor maritim dan juga sebagai solusi pemerataan distribusi negeri. Walaupun bukan TOL sesungguhnya yang dibuat, namun usaha dan keberanian beliau patut di apresiasi dan penulis berharap dari apresiasi ini sektor maritim ini kembali terekpos karena sudah mulai hilang dari media dan segera ditingkatkan oleh beliau.
Sektor ini amat perlu dijaga jikalau bisa seluruh elemen militer disiagakan untuk mengawal perkembangannya, agar negeri tirai bambu sana tidak seenaknya mengganggu kedaulatan negeri perkasa ini, jangan sampai darah mengalir karena keserakahan dan ketamakan, terlebih harapan besar tertuju pada para pemberani Angkatan Laut kita yang menjadi sorotan utama untuk menjaga kedaulatan negeri ini, sebut saja Natuna, pulau dengan sejuta konflik internasional karena potensi baharinya yang luar biasa. Menjadikan negeri tetangga tergiur tamak untuk menguasai nya, hal itu terus meneru terjadi karena lemahnya hukum kita, ketidak tegasan kita, ketidak berdikarian kita, dan teknologi militer kelautan kita yang masih minim. Padahal ada PT.PAL yang suda bersiap siaga memajukan teknologi negeri ini di bidang militer lautnya. PT.PAL yang merupakan satu-satunya pemroduksi kapal perang di Indonesia ini adalah nilai unggul yang seharusnya di dukung oleh pemerintahan Indonesia, namun seakan pemerintah anti terhadap perkembangan teknologi yang berasal dari bangsanya sendiri dan lebih mementingkan hal lain dibanding urusan Technology Development.
Sektor ini harus segera dikuasai karena akan berdampak kesegala sektor dan demi memperbaiki masalah-masalah yang berhubungan dengan distribusi, kemandirian sektor ini perlu dirancang sedini mungkin untuk segera direalisasikan dan kunci utamanya adalah anggaran dan dukungan pemerintah untuk menjadikan Indonesia menguasai sektor maritim ini. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia masih sangatlah kurang jumlahnya bahkan pelabuhan yang sesuai standar internasional tidak sampai ada di 40 titik di Indonesia. Infrastruktur pelabuhan juga selain diperbanyak nantinya juga perlu diimbangi dengan pengendalian secara menyeluruh guna mempermudah kelancaran arus barang,efisiensi,pengawasan yang ketat dan pemberdayaan armada nasional yang optimal.
Selain gencarnya pembangunan infrastruktur pelabuhan dirasa evolusi dijalur darat untuk menyambungkan ribuan pulau di negeri ini dapat menjadi pilihan lain yang akan menjadi lambang evolusi infrastruktur Indonesia untuk lebih modern,tingkat keefektifan jalur darat tidak perlu diragukan lagi karena rekayasa jalur yang lebih mudah di kelola dan massifnya transportasi darat yang ada sehingga mampu dengan cepat membuat distribusi Indonesia menjadi lancar.
Penggunaan teknologi seperti perahu-perahu amphibi yang bermobilisasi disungai-sungai yang bertugas mendistribusikan segala barang yang telah sampai di pelabuhan-pelabuhan adalah cara mudah untuk mengatasi masalah terhambatnya distribusi dipelabuhan yang terlalu padat karena jalur darat dipelabuhan yang diselalu dipenuhi oleh transportasi yang akan menditribusikan barang-barang yang ada dipelabuhan dan juga dikarenakan terbatasnya jalur darat di area pelabuhan, perahu-perahu amphibi ini digunakan untuk menditribusikan barang-barang dari pelabuhan sama seperti transportasi lainnya namun menggunakan jalur sungai yang lebih efisien dan tidak perlu mengalami hambatan di dalam pelabuhan.
Penegakkan hukum yang tegas dan peningkatan jumlah armada Indonesia sangat perlu dilakukan demi menjaga kedaulatan Indonesia dan juga membuat jera para pelaku Illegal Fishing yang sudah banyak merugikan negara, namun itu semua merupakan pekerjaan rumah utama aparatur pemegang kekuasaan untuk dapat lebih menjunjung tinggi integritas individu masing-masing.
Reklamasi yang sangat gencar dilakukan belakangan ini bukanlah masalah besar namun yang menjadi sorotan adalah ketidak jelasan nasib para nelayan yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari reklamasi, rumah yang harus di relokasi akibat reklamasi dan lain-lainnya yang bersangkut paut pada kesejahteraan masyarakat terdampak reklamasi. Hal ini pulalah yang menjadikan masyarakat sulit percaya pada pemerintah karena kesejahteraan mereka yang tidak pernah didiskusikan ,tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah ditindak lanjuti. Selain itu permasalahan reklamasi yang berdampak langsung pada lingkungan bersampak juga pada psikologis masyarakat dan saat ini reklamasi menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat yang terdampak karena seolah-olah mereka diusir dari tanahnya sendiri tanpa mendapat tanggungan yang seusai dari pemerintah atau pelaku reklamasi. Tegasnya pemerintah untuk menindak lanjuti semua sebagai wakil rakyatlah yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar masalah klasik seperti ini tidak lagi terjadi.
Pemaparan-pemaparan yang sudah di jabarkan dapat dimulai sejak dini dan mahasiswa maupun yang lainnya dapat berkontribuisi dengan cara melalui diskusi, kajian, penelitian, kontribusi untuk Indonesia dan tentunya Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai institusi yang bergerak pada sektor maritim memiliki tanggung jawab lebih untuk merealisasikan ini semua.Sekali lagi perlu ditekankan bahwa bangsa ini tidak akan jaya kecuali masyarakatnya sendiri yang berusaha untuk membantu kejayaan bangsa ini.
Left Comment Here
BalasHapus